siapakah yang membuat peraturan daerah provinsi. Bagi Pemda yang membuat perda, dapat melakukan langkah sebagai berikut: 1. siapakah yang membuat peraturan daerah provinsi

Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. diatasnya yang mengatur tentang hal-hal tertentu yang tidak dapat diaturTulisan Hukum/BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah 4 b) Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;10. Dan yang penting juga digarisbawahi, pada Ayat 3 Pasal 75 tertulis, ‘(peraturan daerah khusus) perdasus dan. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 13 Walikota/Bupati untuk ditetapkan sebagai Peraturan. Setelah kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998, ketetapan MPR dan UU tersebut dihapuskan, sehingga membuka jalan yang lebih lebar. Struktur Ruang dan Pola Ruang. 11. (2) Dalam Peraturan daerah tidak diperkenankan diatur sesuatu yang telah diatur dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah atau yang telah diatur dalam peraturan daerah yang lebih tingggi. 000 jiwa atau 1. 200 kepala keluarga; 2) wilayah Bali paling sedikit 5. [7] Selain gubernur, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) huruf c jo. I. Pasal 33: Ayat (1). Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah. Dalam laporannya, Ketua Pansus Jahidin mengatakan, raperda tersebut. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah; b. Kesimpulannya bahwa antara istilah “daerah” dan “desa” sudah merupakan istilah yang berbeda. Hal ini diatur. 4. Secara umum, keputusan-keputusan presiden bersifat mengatur. com. Namun, jarang bagi kita untuk tahu bagaimana tata. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;. Kolom (8). Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disingkat UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan. UU Desa mengatur jenis, persiapan pembuatan, dan mekanisme pembahasan Peraturan Desa. Setelah RUU disetujui, maka tahapan selanjutnya yaitu pengesahan RUU. s. Halaman ini terakhir diubah pada 28 Juni 2022, pukul 14. Jakarta -. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. H. l. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; 1. Menurut A. 6. 19. praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan. 1. go. Kebijakan tersebut merupakan turunan dari. Untuk mengetahui keberlakuan suatu peraturan daerah, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. U. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom provinsi dalam rangka desentralisasi adalah: Kewenangan yang Bersifat Lintas Kabupaten dan Kota: Kewenangan dalam bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan. Peraturan. Data yang dituangkan dalam LPPD. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016-2036. bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk. Dalam UU No. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 3. Pada Tahun 1642, “Heeren Zewentie” berhasil dihimpun (dikodifikasi), kemudian diumumkan dengan nama Statuten Van Batavia (Statuta Betawi). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Proses penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. E. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Maluku. Buat buku; Unduh versi PDF; Versi cetak; Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di suatu provinsi dengan persetujuan bersama gubernur di provinsi tersebut. Peraturan Daerah. Peraturan Desa/peraturan setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnyaprakteknya di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia mengenal format kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemuktahiran dari artikel Apakah Setiap Lembaga Negara Berwenang Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Rahayu Presetianingsih, S. » INFO PENTING: Yth. 11. Peraturan Desa. Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum. 7. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Peraturan Daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Provinsi adalah Provinsi Bali. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberi suatu kewenangan untuk membuat peraturan daerah, serta dalam implementasi fungsi ini dapat digunakan melalui hak inisiatif atau hak gagasan dan hak amandemen atau hak transfigurasi. 2. 32 Tahun 2004. 14. l. DPRD mempunyai tugas dan wewenang : 2. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. proses pembentukan peraturan daerah 13 Juli 2021 Jam 17:04:32 jarud Umum 34073 Pembentukan peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang. c. JAKARTA, DDTCNews - UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mulai diundangkan awal tahun ini. MPR C. Dalam artikel Pemerintah Perbarui Regulasi JDIH, JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum. 32 Tahun 2004. Perda Provinsi dibuat dengan untuk. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah U. Kata Kunci: harmonisasi, peraturan. memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Provinsi secara sakala-niskala. LATAR BELAKANG Pengertian Peraturan Daerah; Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Gubernur sebagai Kepala Daerah bersama SKPDnya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. c. Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk membuat perundang-undangan negara. l. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah sama, namun ini diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini diatur pada Undang-Undang No. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan. com - Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. 15 peraturan perundang-undangan yang lain, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagai-mana. Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. 271 buah Peraturan DaerahPasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, 1 Nengah Manumudhita, 2014, Makalah :. Peraturan daerah provinsi. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. b. Peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di. s. 12. ndang-Undang Nomor 23 ahun 2014 yang merupakan penggantT i Undang-Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 . Peraturan Daerah Provinsi; dan g. H. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. [1] Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka. Pasal 153 ayat (1) huruf a UU 23/2014 bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi. Dalam hal ini yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan rancangan standar pelayanan. dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau ber-sifat sementara. Pertauran Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur. DPD memiliki jumlah yang tidak sama di setiap provinsi tetapi paling banyak empat orang dan memiliki masa jabatan yaitu lima tahun. Dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum khususnya Tera dan Tera Ulang, sehingga perlu dilakukan. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. Selasa, 22 Mar 2022 14:14 WIB. ayat (1) : Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. bahwa Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumahPenyusunan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi: a. 20. com - Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Sehingga, adalah jelas bahwa suatu Perda yang bertentangan dengan undang-undang (“UU”) tidak dapat diuji di MK, karena MK tidak memiliki kewenangan untuk itu. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU 12/2011, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah. Dasar hukum penetapan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang. Hal-hal yang perlu diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar Pelayanan, antara lain meliputi: a. pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011. Menteri merupakan bagian dari kabinet. Baca juga: Lembaga-lembaga dalam Susunan Pemerintahan Desa Suatu provinsi memiliki pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat pemerintahan provinsi yang terdiri dari gubernur sebagai kepala daerah yang dibantu oleh perangkat. *Pasal 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 6. Secara garis besar, fungsi pemerintahan pusat ada 3 macam, yaitu: fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Tata urutan peraturan perundang undangan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Pembuatan Peraturan Daerah, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika appel:. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Ealuasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Perencanaan dan Penganggaran yang berisi program kegiatan dankewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Ditetapkannya Perda dimaksudkan untuk memenuhi fungsi tertentu. Naskah Akademik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pembuatan peraturan perundang-undangan di daerah tidak harus dibuat oleh Perguruan Tinggi. Peraturan-peraturan ini membuat pengubahan UUD 1945 semakin sulit dilakukan, dan selain itu juga dianggap bertentangan dengan Pasal 37 UUD 1945 yang tidak pernah menyebutkan tentang referendum. DPR B. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya. Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa. Admin Web 13 Jun 2013 Dilihat: 14136. com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berada di tingkat provinsi. Untuk Provinsi Papua, termasuk Provinsi Papua Barat sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Siapakah yang berwenang untuk mengesahkan dan menandatangani RUU. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU N0. Adapun materi muatan Peraturan Perundang Undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan,. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan. 79 Tahun 2005 juga membuat rancu tentang siapa yang membatalkan Perda. Identifikasi isu dan masalah. Perintah. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot), yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah yang meliputi Sektretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan. 2020 PPKn. Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90); 21. 5. Dasar hukum penetapan Peraturan Pemerintah adalah Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana. Meskipun saat ini belum ditetapkan peraturan pemerintah yang mengatur kerja sama daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun. Peraturan daerah provinsi adalah salah satu instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam menjalankan pemerintahan daerah di tingkat provinsi. Peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. (6) Dalam hal bupati/walikota tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh gubernur,28 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengawasan dan pembatalan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, berdasarkan ketentuan Pasal 409 huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku; Pasal 157, Pasal 158 ayat (2)Penatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Pada masa sebelum Perubahan (Amendemen) UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hierarki berada di bawah UUD 1945 dan. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan dalam Pedoman Umum Tata Naskah Dinas tersebut perlu disesuaikan. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah mengenai penanaman modal, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah. Paragraf 11 - 11 - Paragraf 11Provinsi Papua, peraturan daerah dikenal dengan istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. DPR B. Ketentuan Penutup Pada. Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah: 1. Peraturan Presiden (Perpres). [1] Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni: Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK,. 000 kepala keluarga;Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau. peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah. A. Keberadaan menteri - menteri negara sangat dibutuhkan oleh Presiden. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023. Peraturan Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai dasar hukum tertulis dan konstitusi pemerintahan Republik Indonesia saat ini sejak disahkan pada. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam. Dalam rangka menindaklanjuti amanat UNCLOS 1982, Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatur segala hal ikhwal yang berkaitanPeraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. 10. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2016. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Kewenangan desa membuat peraturan merupakan perwujudan dari pemberian kekuasaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Salah satu implikasi dari kebijakan ini adalah semakin sulitnya pengawasan di laut. Peraturan-peraturan ini membuat pengubahan UUD 1945 semakin sulit dilakukan, dan selain itu juga dianggap bertentangan dengan Pasal 37 UUD 1945 yang tidak pernah menyebutkan tentang referendum. Daerah Otonom, selanjutnya disebut. Pembentukan Peraturan Pemerintah. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di suatu provinsi dengan persetujuan bersama gubernur di provinsi tersebut.